Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020
Admin SIDA Desa Jerukwudel 25 Februari 2020 11:53:32 WIB
Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, melalui Ketua Tim IV PTSL melaksanakan sosialisasi di Desa Jerukwudel. Berdasarkan data di Kantor Pertanahana, masih terdapat kurang lebih 600 bidang tanah di Desa Jerukwudel yang belum tersertifikatkan, untuk itu dimohon kepada seluruh warga untuk mendaftarkan tanah yang belum bersertifikat.
Mulai setelah sosialisasi dilaksanakan, warga dapat mengajukan permohonan melalui Desa dan diharapkan bulan Maret pemberkasan sudah selesai. Untuk tanah yang belum dilakukan pengukuran pada Tahun 2019 dimohon untuk didata dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengukuran tambahan.
Untuk petugas di Desa nantinya akan ada tugas tambahan, berupa memindai berkas minimal berupa KTP dan Letter C guna input data di database Badan Pertanahan Negara.
Biaya pendaftaran masih sama dengan tahun yang lalu, yaitu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 buah materai 6000 untuk pengajuan Warisan. Sedangkan untuk permohonan Jual Beli dan Hibah dikenakan biaya pembuatan Akte PPAT sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan PBHTB untuk nilai tanah di atas Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebesar 5 persen dan 2,5 persen.
Untuk informasi permohonan lebih lanjut dapat menghubungi petugas PTSL di Desa.
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SAFARI TARAWIH KAPANEWON GIRISUBO DI MASJID AL-FAJAR PADUKUHAN JERUKWUDEL
- Menuju Desa Ramah Anak Digital, Sosialisasi PP Nomor 17 Tahun 2025
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun 2025
- Hari Jadi dan Jerukwudel Art Festival
- Himbauan MUI Gunungkidul Selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H
- Publikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal TA 2025
- ASSESMENT REFORMASI BIROKRASI KALURAHAN

















