Kalurahan Jerukwudel

Pemerintah Kalurahan Jerukwudel menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) dengan agenda utama Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 pada Selasa, 28 Januari 2026. Bertempat di Balai Kalurahan Jerukwudel, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Lurah Jerukwudel dan Pamong Kalurahan. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB hingga berakhir kira-kira pukul 10.30 WIB.

Muskal tersebut merupakan forum resmi yang menjadi bagian dari mekanisme pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan kalurahan. Lurah dibantu Kaur Pangripta menyampaikan secara rinci realisasi pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2025, meliputi pendapatan kalurahan, belanja pada masing-masing bidang, serta capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan. Penyampaian LPJ ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kalurahan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Peserta Muskal juga diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan, saran, serta masukan terhadap laporan yang disampaikan. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif, mencerminkan semangat musyawarah dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan kalurahan. Selanjutnya draft dimohonkan evaluasi dan rekomendasi pengesahan Bupati melalui Panewu Girisubo untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Kalalurahan tentang laporan pertanggung jawaban yang akan diundangkan dalam lembaran kalurahan agar setiap warga dapat melihat dan memberikan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel.

Melalui pelaksanaan Musyawarah Kalurahan ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami kondisi keuangan kalurahan secara menyeluruh serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kalurahan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kalurahan Banguntapan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan prinsip pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.